Ironi anggaran plesiran pemerintahan SBY

Plesiran dewanSewaktu pulang dari desa Babatan salah daerah di Kesamben Blitar, sesampainya di my sweet place(kenapa bukan home ? karena masih kontraktor hehe..) aku duduk di depan tabung monitor dan tertampilkan berita tentang dana plesiran pejabat yg melebihi dana anggaran belanja atau jaminan kesehatan masyarakat. Ini kutipannya:

Sebelumnya, pada sidang kabinet tanggal 07 Oktober 2010, SBY menyatakan akan mengeluarkan Inpres dan Perpres tentang penghematan anggaran khususnya belanja perjalanan pada APBN dan APBD mulai tahun 2011. Tapi anggaran belanja perjalanan pada RAPBN 2011 sebesar Rp 20,9 trilyun. Dan kini, APBN Perubahan (APBN P) untuk dana pelesiran atau kunjungan ke luar negeri mencapai Rp 24,5 triliun.Demikian disampaikan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Yuna Farhan dalam rilis diterima Tribunnews.com,Minggu (16/1/2011).

“Biaya perjalanan tahun 2011 hampir lima kali lipat anggaran JamKesMas 2011 sebesar Rp  5,6 triliun,” kritik Yuna Farhan.

Lebih ironis,  belanja fungsi kesehatan justru menurun, dari Rp 19,8 triliun pada APBNP 2010 menjadi hanya Rp 13,6 trilyun pada APBN 2011.

“Pantas saja, belanja perjalanan yang biasanya diuraikan pada nomenklatur belanja barang, pada dokumen Data Pokok APBN 2011, tidak lagi diuraikan (dicantumkan). Rupanya, untuk menghindari kritik publik atas membengkaknya belanja perjalanan, Pemerintah justru menutupi  belanja perjalanan ini,” jelas Yuna.

Menurut Yuna Farhan, belanja perjalanan adalah belanja yang terus membengkak setiap tahunnya. Pada APBN 2009 misalnya, alokasi belanja perjalanan Rp 2,9 trilyun, namun melonjak pada APBN-P 2009 menjadi Rp 12,7 triliyun. Bahkan membengkak menjadi Rp.15,2 trilyun pada realisasinya.

Hal yang sama terjadi di tahun 2010, pada APBN Pemerintah menetapkan Rp16,2 trilyun, namun pada APBN-P membengkak menjadi Rp.19,5 trilyun. (tribunnews.com, 16/1/2011)

GUBRAKK! Tapi ga kaget, memang dari awal pemerintahan yg ada di Indonesia ga pernah ada yang beres dan ga ada yang benar. Ingat kembali bagaimana rapot merah orde lama dengan penderitaan rakyat karena dipaksa dengan ide NASAKOM serta tiga tuntutan rakyat akan pemerintahan yang tidak becus, merajalela komunis(hii.. ngeri kalo inget film 30S PKI); rapot merah dari Orde Baru dengan menumpuknya utang luar negeri dan penjualan beberapa aset negara yg berharga; masa reformasi dengan lepasnya Timor-Timor, kasus BLBI, kasus korupsi, kasus century dll capek nyebutnya 1/1.

Itulah enaknya jadi pengamat, bisa komentar seenaknya.. ihiiir.. tapi saya komentator yg bertanggung jawab kok. Solusi untuk Indonesia cuma ada satu jalan ga ada yg lain. Yaitu jalan kembali kepada jalan yang benar, kebenaran yang hakiki,

jalan apa itu? Kembali kepada syariat Allah dan pemerintahan Islam.

Iklan

PT Telekomunikasi Indonesia akan tergadaikan

Aksi dari ribuan karyawan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk, kemarin. Mereka mulai terbangun kesadaran tentang kesalahan dari Pemerintah yang mempunyai inisiatif menjual BUMN telekomunikasi milik rakyat negeri ini. Mereka berunjuk rasa ke Kantor Kementerian BUMN dan Istana Merdeka mendesak pemerintah membatalkan rencana merger anak usaha Telkom, yakni Flexi, dengan Esia milik PT Bakrie Telecom Tbk. Basis argumentasi mereka jelas, merger tersebut mengakibatkan aset negara berpindah tangan ke swasta dan amat mungkin berpindah lagi ke tangan asing.

Selain itu, menurut mereka, penggabungan dua operator layanan berbasis code division multiple access (CDMA) itu riskan bagi Telkom. BUMN telekomunikasi itu berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp3 triliun per tahun. Bahkan, mengingat Bakrie Telecom masih terbelit utang dalam jumlah besar, sekitar Rp2,4 triliun, bukan tidak mungkin Telkom ikut menanggung sebagian beban utang tersebut.

Bukan kali ini saja–juga bukan sekadar oleh karyawan Telkom–desakan agar pemerintah membatalkan rencana merger Flexi-Esia digaungkan. Pengamat pasar modal Edwin Sebayang dan Yanuar Rizky, anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono, dan Pelaksana Harian Kepala Biro Humas dan Hukum Kepala Bagian Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Zaki Zein Badroen adalah mereka yang meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut.

Pengamat pasar modal meminta Telkom mewaspadai laporan keuangan Bakrie Telecom yang sarat utang. Dalam laporan keuangan Bakrie Telecom pada kuartal I 2010 tampak nilai kewajiban lancar perusahaan itu membengkak 83,33% menjadi Rp2,4 triliun.

Kewajiban itu termasuk pinjaman ke beberapa bank senilai Rp654,65 miliar yang harus dilunasi tahun ini. Satu di antaranya pinjaman dari Credit Suisse AG cabang Singapura senilai Rp410,17 miliar. Dari segi persaingan usaha, menurut KPPU, merger keduanya juga bisa memicu praktik monopoli. Pasalnya, kedua perusahaan telekomunikasi itu adalah penguasa pasar di segmen fixed wireless access (FWA).

Bila digabung, kedua perusahaan akan menguasai 80% pelanggan FWA. Saat ini Flexi memiliki sekitar 16,2 juta pelanggan dan Esia 11,1 juta.  Data-data tersebut secara kasatmata sudah mengingatkan justru merger Flexi-Esia bukanlah simbiosis mutualisme, melainkan malah simbiosis parasitisme dengan Telkom sebagai korbannya. Kalau kekhawatiran seperti ini masuk akal dan beralasan kuat, tidak ada pilihan lain kecuali selamatkan PT Telkom sebagai BUMN yang sehat.

Komentar : entah berapa BUMN lagi yang masih tersisa hingga kini. Dengan alasan banyolan spt transparansi tubuh BUMN, efisiensi dan alasan-alasan lain yang hanya dibuat untuk memuluskan liberalisasi di negeri ini, pemerintah menggadaikan BUMN rakyat demi seuprit uang.

referensi : (mediaindonesia.com, 17/12/2010)

Indahnya Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia

Di tahun 2009 ini Partai Pembebasan Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia telah mengeluarkan sebuah buku yang diberi judul Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia. Di dalam buku setebal delapan puluh halaman, Manifesto (HTI) berisikan sembilan bab pembahasan. Mulai dari sistem pemerintahan ketika Khilafah berdiri, sistem ekonomi, sistem peradilan, sistem pergaulan, media dan informasi, politik luar negeri, politik dalam negeri, dan strategi pendidikan.

Disampaikan oleh ustadz Rahmat Kurnia bahwa isi manifesto tersebut memang masih sangat global. Masih perlu elaborasi yang lebih dalam tentang bab-bab tersebut. Tapi setidaknya, masyarakat Indonesia yang menjadi tujuan utama sosialisasi dari manifesto tersebut bisa menangkap benang merah. Yaitu, sosok kekhilafahan seperti apa yang dimaksud oleh HTI.

Sistem pemerintahan khilafah tidak menggunakan sistem diktator dan bukan pula sistem demokrasi. “Jadi, kita ingin meluruskan ke masyarakat Indonesia bahwa sistem pemerintahan tidak hanya ada dua pilihan. Yaitu, diktator dan demokrasi. Dan khilafah bukan menerapkan sistem diktator. Bukan pula demokrasi,” papar ustadz Rahmat Kurnia meyakinkan.

Dengan manifestonya ini HTI ingin menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Islam dengan sistem khilafahnya punya aturan tersendiri yang tidak terjebak dengan sistem yang berlaku saat ini. Terutama, di Indonesia.

Memang penulis akui setelah membaca buku manifesto tersebut, HTI ingin mengajak rakyat Indonesia untuk keluar dari keterpurukan sistem sosial saat ini. Sistem kapitalis yang saat ini diterapkan di Indonesia telah menyengsarakan rakyat Indonesia, seperti krisis moral yang menghancurkan masa depan anak bangsa; krisis ekonomi yang membunuh ribuan nyawa akibat kelaparan dan sakit yang tak terobati, dll.

Dengan kembali kepada sistem khilafah, insyaAllah berkat dan rahmat dari sang Pencipta alam akan muncul dari langit dan bumi.

Politik pencitraan di Indonesia

Mengikuti perkembangan perpolitikan di Indonesia tanah air kita adalah kegiatan yang menyenangkan dan juga bisa sad activities. Betapa tidak.. bila kita tinjau bagaimana kelamnya sejarah perpolitikan Indonesia sejak “merdeka” ’45.

Dimulai dengan kesedihan umat Islam ketika perdebatan antara kaum nasionalis dan ulama yang endingnya adalah kemenangan bagi kaum nasionalis yakni penghapusan piagam Jakarta. Rakyat Indonesia kembali menangis ketika pergolakan kaum sosialis yang tergabung dalam PKI menculik para Jendral-Jendral kita. Dilanjutkan dengan tragedi-tragedi politik yang mengiris hati kita sebagai ummat di Indonesia, seperti TRITURA, Kediktatoran Rezim, kejadian Semanggi, sampai turunnya persiden kita ke-2 atas kemarahan rakyat yang menderita akibat krisis moneter imbas dari kepentingan Barat di Asia.

Sekarang kita terkejutkan dengan nuansa politik yang tidak menentu dan serba kepentingan golongan. Penyakit ini menjalar di lembaga-lembaga pemerintahan dan partai-partai politik beserta kiprah para kadernya di parlemen dan di luar. Korupsi yang semakin halus dan canggih di kalangan pejabat. Kita rasakan faktanya setiap hari, berita tentang kasus-kasus korupsi mengisi headline koran-koran lokal.  Seakan-akan korupsi adalah tradisi yang lumrah bagi pemilik amanah di lembaga perintahanan kita. Bentuk korupsi halusnya adalah bagaimana para dewan mengagendakan anggaran yang bersifat mubazir dan tidak masuk akal, seperti  kunjungan-kunjungan studi banding di luar negeri yang ujung-ujungnya sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan bagi mereka, atau anggaran pembelian laptop bagi para dewan. Padahal bila kita lihat gaji mereka, hmm..  luar biasa banyak!

Penerimaan anggota DPR terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rutin perbulan, rutin non perbulan dan sesekali.

Rutin perbulan meliputi :
Gaji pokok : Rp 15.510.000
Tunjangan listrik : Rp 5. 496.000
Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000
Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000
Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000
Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000
Total : Rp 46.100.000/bulan
Total Pertahun : Rp 554.000.000

Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.

Gaji ke-13 :Rp 16.400.000
Dana penyerapan ( reses) :Rp 31.500.000
Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika di total selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:

Dana intensif pembahasan rencangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan
Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU

Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir 1 milyar rupiah. Data tahun 2006 jumlah pertahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000.

Betapa banyak keputusan-keputusan pemerintah yang merugikan rakyat. Misal lepasnya BUMN dari tangan negara kepada pihak-pihak swasta asing, kenaikan BBM yang tidak rasional, impor barang sembako yang merugikan para petani, dll.

Akan tetapi semua kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat diatas dibungkus dengan pencitraan. Pencitraan yang membangun “image” atau istilahnya “brand” bahwa kebijakan tersebut wajar dan jalan terbaik bagi pemerintahan. Politik pencitraan tersebut tidak akan berhasil jika tidak melalui media massa untuk membius rakyat Indonesia. Media periklanan pun dioptimalkan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk membius rakyat, seperti kebiasaan iklan-iklan produk di media tulis dan televisi yang memang bertujuan profit oriented dan “sedikit menipu”.

Politik pencitraan inipun digunakan sebagai senjata ampuh oleh partai-partai peserta Pemilu 2009 untuk merebut hati rakyat. Para peserta pemilu ini mati-matian membangun citra mereka lewat media informasi melalui periklanan walaupun biaya yang dikeluarak milyaran rupiah. Tak pelak perusahan jasa periklanan pun “ketiban durian”  meraup untung yang lumayan dengan adanya kampanye Pemilu ini. Selaras dengan yang dikatakan Sekretaris Menko Polhukam Romulo Robert Simbolon :

“Pada satu sisi iklan-iklan seperti itu memang mendatangkan profit bagi media massa. Namun di sisi lain, bisa menjebak media massa mengingkari kewajiban pokoknya memenuhi hak masyarakat untuk tahu (public’s right to know),”

Kesedihan bagi kita adalah di titik lalainya partai-partai politik pada tugas pokoknya yaitu membina rakyat dengan pemikiran dan visi misi partai mereka. Para partai lebih memfokuskan diri pada membangun citra daripada membina rakyat dengan politik yang baik. Hal ini semakin menjatuhkan level pendidikan politik rakyat Indonesia.

Dari hasil Pemilu, yang saya ambil dari quickcount LS1 di Kompas.com :

1. Demokrat 20.48%
2. PDI Perjuangan 14.33 %
3. Golkar 13.95%
4. PKS 7.85%
5. PAN 5.72 %

Pemenang permilu diatas adalah partai-partai yang menguasai pandangan mata dan telinga rakyat dengan janji-janji lewat iklan mereka di tv, majalah, koran, dan radio. Rakyat memilih mereka karena terbius iklan daripada menilai secara subjektif kinerja para anggota partai ataupun visi misi partai. Bila tidak percaya.. tanyakanlah para para pemilih apakah mereka mengetahui visi dan misi partai yang mereka pilih. Maka sebagian besar mereka tidak mengetahuinya.

Kita tidak membutuhkan partai-partai politik yang hanya berpikiran merebut kekuasaan tanpa mempunyai pemikiran solutif dan revolutif bagi permasalahan Indonesia. Kita hanya berharap kepada semua partai-partai di Indonesia untuk merubah sikap mereka selama ini. Rubahlah dari dalam partai dengan melakukan pembinaan kader yang baik.

Oleh : winsolu.wordpress.com

sumber: http://www.kabarinews.com/article.cfm?articleID=32766 ; http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/22/20285895/media.jangan.tersandera.banjir.iklan.politik.

Lemparan sepatu 2X buat Bush

Sebuah stasiun televisi Irak, Senin, menuntut pembebasan segera salah satu wartawannya yang menyebabkan kehebohan ketika dia melempari Presiden Geroge W. Bush dengan sepatu.

Muntazer Al-Zaidi melompat ketika Bush sedang menggelar jumpa pers dengan Perdana Menteri Irak, Nuri Al-Maliki, Minggu, sambil berteriak “Ini ciuman penghabisan untukmu anjing” dan melempar dua sepatunya pada pemimpin AS itu.

Bush menunduk dan sepatu pertama mengenai bendera AS dan Irak di belakang kedua pemimpin, sedangkan sepatu kedua luput dari sasaran.

Zaidi, seorang reporter saluran Al-Baghdadia yang disiarkan dari Kairo, segera diringkus dan dibawa pergi para petugas keamanan.

“Televisi Al-Baghdadia menuntut pihak berwenang Irak agar membebaskan reporter lepas Muntaazer Al-Zaidi, sejalan dengan demokrasi dan kebebasan menyatakan pendapat yang dijanjikan otoritas Amerika kepada rakyat Irak,” kata televisi itu dalam pernyataannya, seperti dilaporkan AFP.

Di Kairo, Muzhir Al-Khafaji, direktur program saluran televisi itu, melukiskan Zaidi sebagai “orang Arab yang bangga dan berpikiran terbuka.”

“Kami mencemaskan keselamatannya,” tambahnya. (Antara, 15/12/08)

wkwkw…. salut buat Muntazer Al-Zaidi sang jurnalis.

BBM naik, solusi terakhir?

Keputusan politik yang diambil pemerintah dengan menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Dengan dalih sudah mengambil berbagai langkah dalam mengontrol APBN yang merugi, akhirnya pemerintah menaikkan BBM dengan sangat menyesal. Pertanyaannya ialah, apakah pemerintah sudah menembuh berbagai cara?

Padahal masih banyak cara yang bisa digunakan oleh Pemerintah tanpa harus mengorbankan rakyat. Pemerintah, misalnya, bisa mengenakan pajak yang sangat tinggi terhadap orang-orang kaya yang berpenghasilan lebih dari Rp 5 juta, atau mengenakan pajak tambahan terhadap rumah-rumah mewah para pejabat yang harganya di atas 500 juta, demikian juga yang mempunyai mobil mewah lebih dari satu. Apa susahnya membuat kebijakan seperti ini. Pemerintah juga bisa saja menunda pembayaran utang plus bunga (APBN 2008) yang jumlahnya 151,2 trilyun. Pemerintah juga bisa menyita harta koruptor yang jumlahnya lebih dari Rp 200 triliun. Pemerintah juga bisa mengambil alih tambang emas, perak, minyak dan batu baru yang sekarang dikuasai oleh asing. Karena semuanya adalah pemilikan umum yang merupakan hak rakyat, tapi sekarang lebih dari 80 persen dikuasai asing. Akan tetapi, kebijakan ini malah tidak diambil oleh Pemerintah.

Jelas dengan melambungnya harga sembako sebagai akibat kenakan BBM, maka jumlah penduduk Indonesia yang terkategorikan miskin akan bertambah banyak. Mengapa Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini? Tidak lain, demi mematuhi tekanan negara-negara imperialis melalui IMF, yang telah memaksa Pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi, termasuk migas. Seperti yang diungkap Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir kepada Tempo Interaktif (2/10/2005), kenaikan harga BBM tersebut hanyalah bagian dari target liberalisasi sektor migas yang akan melepas harga minyak domestik ke pasar dunia.  “Kenaikan ini hanya sebagian saja dari proses menuju liberalisasi tadi dan Pemerintah selangkah lagi dalam agenda tersebut,” kata Baswir. Ia juga memperkirakan, Pemerintah masih akan menaikkan harga BBM, karena harga yang sekarang pun masih di bawah harga pasar. Menurutnya, Pertamina sudah akan kehilangan izin PSO (public service obligation)-nya, dan akhirnya di sektor hilir migas akan masuk pengecer BBM lainnya di Indonesia seperti Exxon, Caltex, dan sebagainya.

Dengan dikuasainya sektor migas oleh perusahaan asing maka rakyat dipaksa membeli hasil sumber daya alam miliknya sendiri dengan harga yang mahal sekali. Sangat tidak logis, milik sendiri dibeli dengan harga yang sangat mahal. Padahal cost produksi BBM ditambah biaya distribusi ke hilir tidaklah sampai Rp. 1000.

Penguasaan kembali SDA(nasionalisasi) yang dikuasai asing adalah salah solusi konkret untuk menyetop kenaikan harga BBM di masa akan datang.

Monopoli harga minyak dunia

Harga minyak mentah dunia pernah menembus angka kritis, yakni US$100. Anehnya, harga minyak mentah dunia seolah-olah tanpa kendali sedikitpun. Padahal secara ilmu ekonomi, antara supply dan demand tidaklah mengalami perubahan yang signifikan. Lantas mengapa harga minyak mentah dunia begitu fluktuatif dan cenderung naik terus? Adakah rekayasa? Siapakah pemain sebenarnya? Benarkah AS merekayasa penentuan harga minyak dunia? Lalu apa motif di balik itu semua?

Jika dilihat secara mendalam, berfluktuasinya harga minyak dunia dan bahkan cenderung naik tanpa kontrol sama sekali sebenarnya tidak lepas dari keberadaan AS. Harga minyak dunia memang tidak bisa dilepaskan dari campur tangan AS. Dengan kata lain, gonjang-ganjing harga minyak mentah dunia sebenarnya tidak lebih dari ‘permainan’ AS dalam upayanya untuk ‘mengeruk’ keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingannya. Mengapa? Karena AS menguasai minyak dari hulu sampai hilir; bukan hanya perdagangannya saja, namun juga teknologi eksplorasi, produk derivatifnya, bahkan modal. Walhasil, kenaikan harga minyak dunia tanpa kontrol ini memang semuanya by design.

Motif AS melakukan ini semua adalah agar: Pertama, memukul pesaing ekonomi dan politiknya. Sebagaimana yang dirilis oleh NewsWeek bulan Desember  2007: (1) Situasi politik ekonomi AS sejak 2001-2007 hanya memberi keuntungan kepada UE, Jepang, RRC dan justru menjadi pemicu bagi bangkitnya perlawanan dari negara-negara musuh potensial AS seperti Venezuela, Brazil, Bolivia, Argentina, Rusia dan Iran. Negara tersebut bukan saja secara politik senantiasa ‘berseberangan’ dengan AS, tetapi juga merupakan produsen minyak besar di dunia. Jika negara-negara tersebut tumbuh ekonominya maka mereka menjadi permasalahan tersendiri bagi AS. Belum lagi Cina yang saat ini dalam pemakaian konsumsi BBM menempati nomor ke-2 terbesar. Jelas, Cina saat ini terus berkembang menjadi ‘negara adikuasa’. Kondisi ini tentu sangat tidak diinginkan oleh AS. Karena itu, dalam upayanya untuk ‘menghadang Cina’ AS merkasyasa kenaikan harga minyak dunia. (2) Adanya upaya Rusia menggeser Unipolar, yakni dunia yang senantiasa berporos pada AS semata menjadi multipolar, yakni tidak semata-mata ikut pada kepentingan AS saja. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam kasus atau rekayasa yang dilakukan oleh Rusia, di antaranya dalam kasus penempatan rudal di Polandia, pertemuan Kawasan Kaspia dan lainnya. Jelas ini mengancam eksistensi AS sebagai negara adikuasa satu-satunya setelah ‘tumbangnya’ Uni Soviet. AS tidak mau kehilangan ‘pengaruhnya’ di mata negara-negara kecil di dunia. (3) Biaya Perang Irak yang begitu besar yang harus ditanggung oleh APBN AS. Hingga saat ini Perang Irak bukannya menunjukkan tanda-tanda selesainya ‘misi’, namun justru muncul ‘frustasi’ akibat semakin berlarut-larutnya permasalahan yang ada. Jelas ini membutuhkan back up dana yang cukup besar. Belum lagi adanya bencana alam yang menerjang dalam negeri AS, seperti Badai Katrina. Tanggungan biaya akibat bencana alam mini hanya tersedia US$ 116 miliar dari total kebutuhan US$ 150 miliar. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya defisit perdagangan dengan RRC hingga mencapai (US$ 298 miliar).

Kedua, upaya perbaikan kampanye politik perang Bush. Sebagaimana yang dilansir oleh The Economist, 30 June 2007, hingga tahun 2007 belanja AS untuk kebutuhan militer tetap menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan sektor lainnya, bahkan kecenderungannya semakin naik; yakni 45,7% dari total belanja pertahanan, setelah pengelolaan minyak dan industri IT (knowledge base economy). Anggaran belanja militer yang membengkak ini merupakan akibat kampanye Bush ‘perang melawan terorisme’. Ini menyebabkan anggaran belanja negara mengalami kondisi yang timpang dan tidak sehat. Anggaran tersedot habis untuk membiayai ‘proyek perang’ Bush. Dari sinilah diperlukan fresh money yang bisa digunakan untuk memperkuat pondasi ekonomi. Tegasnya, harus ada upaya perbaikan (baca: timbal balik keuntungan) akibat ‘kampanye politik’ ini.

Akibat yang terjadi terhadap rakyat Indonesia.

Dengan melambungnya harga minyak akhir-akhir ini menyebabkan membengkaknya anggaran APBN. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah menaikkan harga BBM atau dengan kata lain mencabut subsidi rakyat.

Diperkirakan dengan kenaikan harga BBM sebesar 30 persen berpotensi mengakibatkan orang miskin bertambah sebesar 8,55 persen atau sekitar 15,68 juta jiwa.Data Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah orang miskin se-Indonesia adalah 16,85 persen dari total populasi atau sekitar 36,8 juta jiwa.

Referensi: HTI online.