Ironi anggaran plesiran pemerintahan SBY

Plesiran dewanSewaktu pulang dari desa Babatan salah daerah di Kesamben Blitar, sesampainya di my sweet place(kenapa bukan home ? karena masih kontraktor hehe..) aku duduk di depan tabung monitor dan tertampilkan berita tentang dana plesiran pejabat yg melebihi dana anggaran belanja atau jaminan kesehatan masyarakat. Ini kutipannya:

Sebelumnya, pada sidang kabinet tanggal 07 Oktober 2010, SBY menyatakan akan mengeluarkan Inpres dan Perpres tentang penghematan anggaran khususnya belanja perjalanan pada APBN dan APBD mulai tahun 2011. Tapi anggaran belanja perjalanan pada RAPBN 2011 sebesar Rp 20,9 trilyun. Dan kini, APBN Perubahan (APBN P) untuk dana pelesiran atau kunjungan ke luar negeri mencapai Rp 24,5 triliun.Demikian disampaikan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Yuna Farhan dalam rilis diterima Tribunnews.com,Minggu (16/1/2011).

“Biaya perjalanan tahun 2011 hampir lima kali lipat anggaran JamKesMas 2011 sebesar Rp  5,6 triliun,” kritik Yuna Farhan.

Lebih ironis,  belanja fungsi kesehatan justru menurun, dari Rp 19,8 triliun pada APBNP 2010 menjadi hanya Rp 13,6 trilyun pada APBN 2011.

“Pantas saja, belanja perjalanan yang biasanya diuraikan pada nomenklatur belanja barang, pada dokumen Data Pokok APBN 2011, tidak lagi diuraikan (dicantumkan). Rupanya, untuk menghindari kritik publik atas membengkaknya belanja perjalanan, Pemerintah justru menutupi  belanja perjalanan ini,” jelas Yuna.

Menurut Yuna Farhan, belanja perjalanan adalah belanja yang terus membengkak setiap tahunnya. Pada APBN 2009 misalnya, alokasi belanja perjalanan Rp 2,9 trilyun, namun melonjak pada APBN-P 2009 menjadi Rp 12,7 triliyun. Bahkan membengkak menjadi Rp.15,2 trilyun pada realisasinya.

Hal yang sama terjadi di tahun 2010, pada APBN Pemerintah menetapkan Rp16,2 trilyun, namun pada APBN-P membengkak menjadi Rp.19,5 trilyun. (tribunnews.com, 16/1/2011)

GUBRAKK! Tapi ga kaget, memang dari awal pemerintahan yg ada di Indonesia ga pernah ada yang beres dan ga ada yang benar. Ingat kembali bagaimana rapot merah orde lama dengan penderitaan rakyat karena dipaksa dengan ide NASAKOM serta tiga tuntutan rakyat akan pemerintahan yang tidak becus, merajalela komunis(hii.. ngeri kalo inget film 30S PKI); rapot merah dari Orde Baru dengan menumpuknya utang luar negeri dan penjualan beberapa aset negara yg berharga; masa reformasi dengan lepasnya Timor-Timor, kasus BLBI, kasus korupsi, kasus century dll capek nyebutnya 1/1.

Itulah enaknya jadi pengamat, bisa komentar seenaknya.. ihiiir.. tapi saya komentator yg bertanggung jawab kok. Solusi untuk Indonesia cuma ada satu jalan ga ada yg lain. Yaitu jalan kembali kepada jalan yang benar, kebenaran yang hakiki,

jalan apa itu? Kembali kepada syariat Allah dan pemerintahan Islam.

Pro kontra pelarangan Ahmadiyah

Oleh Munarwan
An Nashr Institute , mantan Ketua YLBHI

Pro kontra pelarangan Ahmadiyah terus bergulir. Setelah diberi kesempatan selam 3 bulan, ternyata tidak ada yang berubah dari Ahmadiyah. Ahmadiyah dinilai tidak konsisten dengan 12 butir pernyataan yang sebelumnya disepakati Ahmadiyah. Akhirnya Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Kejaksaan Agung merekomendasikan Ahmadiyah untuk menghentikan aktivitas.

Pihak yang kontra terhadap pelarangan Ahmadiyah sebagian besar berpijak pada HAM. , terutama kebebasan berkeyakinan dan beragama. Beberapa argumentasi pembela Ahmadiyah tentu saja perlu dikritisi.

Pertama, melarang Ahmadiyah dianggap telah melanggar HAM dan UUD 1945. Dalam UUD 1945 kebebasan berkeyakinan ini dijamin konstitusi. Dalam Editorial Media Indonesia ditulis : Begitulah, sangat jelas bahwa menurut konstitusi, kebebasan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani adalah merupakan hak asasi manusia. Ia juga merupakan hak konstitusional warga, yang harus dilindungi dan dibela negara. Namun, hak itulah yang sekarang dicopot negara dari warga Ahmadiyah dengan cara menghentikan aktivitas Ahmadiyah. Sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai melanggar HAM dan juga konstitusi.

Argumentasi diatas seakan-akan benar. Namun yang terkesan dilupakan  editorial Media Indonesia, dalam Bab XA tentang HAK ASASI MANUSIA pasal 28 J  point 2 tertulis : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan utnuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal yang sama dijelaskan dalam pasal 29 Duham, pasal 18 ICCPR.

Artinya, pelaksanaan HAM bukanlah tanpa batas. Negara bisa melakukan intervensi atau melarang dengan pertimbangan nilai-nilai agama. Karena masalah Ahmadiyah adalah persoalan agama Islam, maka pertimbangan nilai-nilai agama Islam-lah yang patut diperhatikan dan dijadikan rujukan  oleh negara. Dalam pertimbangan Islam , perkara Ahmadiyah ini sudah sangat jelas, merupakan paham kufur yang menyimpang dari Islam.

Penting juga dibedakan antara kebebasan beragama dengan kebebasan menodai agama. Untuk perkara yang pertama, negara memang sudah sepantasnya memberikan jaminan. Namun bukan pula berarti memberikan jaminan terhadap kebebasan menodai agama dan menghina agama. Apa yang dilakukan Ahmadiyah adalah penghinaan terhadap agama Islam, dengan menjadikan Mirza Gulam Ahmad sebagai Nabi. Padahal sudah sangat jelas dalam Islam tidak ada nabi dan Rosul setelah wafatnya Rosulullah SAW.

Sungguh mengerikan kalau antara kebebasan beragama dan kebebasan menodai agama tidak dibedakan atas nama HAM. Sangat mungkin dengan mengatasnamakan keyakinannya sekelompok orang sholat bukan menghadap kiblat tapi ke arah Monas, sholat dengan dua bahasa, mungkin juga sambil telanjang. Kalau berdasarkan keyakinan berarti tidak bisa dilarang, sungguh mengerikan. Kalau logika diatas diikuti apa yang dilaukan oleh Wilders, Salman Rushdie, yang menghina Islam tidak bisa disalahkan, sekali lagi sungguh mengerikan.

Pembatasan HAM justru dilakukan oleh negara-negara yang mengklaim dirinya kampium HAM. Di Perancis , Jilbab dilarang, dengan alasan mengancam sekulerisme, padahal jilbab adalah kebebasan beragama. Di sebagian besar negara Eropa, siapapun yang mengkritik dan mempertanyakan kesahihan peristiwa hollacoust akan diseret ke pengadailan , padahal bukankah itu bagian dari kebebasan berpendapat ? Baca lebih lanjut