Ironi anggaran plesiran pemerintahan SBY

Plesiran dewanSewaktu pulang dari desa Babatan salah daerah di Kesamben Blitar, sesampainya di my sweet place(kenapa bukan home ? karena masih kontraktor hehe..) aku duduk di depan tabung monitor dan tertampilkan berita tentang dana plesiran pejabat yg melebihi dana anggaran belanja atau jaminan kesehatan masyarakat. Ini kutipannya:

Sebelumnya, pada sidang kabinet tanggal 07 Oktober 2010, SBY menyatakan akan mengeluarkan Inpres dan Perpres tentang penghematan anggaran khususnya belanja perjalanan pada APBN dan APBD mulai tahun 2011. Tapi anggaran belanja perjalanan pada RAPBN 2011 sebesar Rp 20,9 trilyun. Dan kini, APBN Perubahan (APBN P) untuk dana pelesiran atau kunjungan ke luar negeri mencapai Rp 24,5 triliun.Demikian disampaikan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Yuna Farhan dalam rilis diterima Tribunnews.com,Minggu (16/1/2011).

“Biaya perjalanan tahun 2011 hampir lima kali lipat anggaran JamKesMas 2011 sebesar Rp  5,6 triliun,” kritik Yuna Farhan.

Lebih ironis,  belanja fungsi kesehatan justru menurun, dari Rp 19,8 triliun pada APBNP 2010 menjadi hanya Rp 13,6 trilyun pada APBN 2011.

“Pantas saja, belanja perjalanan yang biasanya diuraikan pada nomenklatur belanja barang, pada dokumen Data Pokok APBN 2011, tidak lagi diuraikan (dicantumkan). Rupanya, untuk menghindari kritik publik atas membengkaknya belanja perjalanan, Pemerintah justru menutupi  belanja perjalanan ini,” jelas Yuna.

Menurut Yuna Farhan, belanja perjalanan adalah belanja yang terus membengkak setiap tahunnya. Pada APBN 2009 misalnya, alokasi belanja perjalanan Rp 2,9 trilyun, namun melonjak pada APBN-P 2009 menjadi Rp 12,7 triliyun. Bahkan membengkak menjadi Rp.15,2 trilyun pada realisasinya.

Hal yang sama terjadi di tahun 2010, pada APBN Pemerintah menetapkan Rp16,2 trilyun, namun pada APBN-P membengkak menjadi Rp.19,5 trilyun. (tribunnews.com, 16/1/2011)

GUBRAKK! Tapi ga kaget, memang dari awal pemerintahan yg ada di Indonesia ga pernah ada yang beres dan ga ada yang benar. Ingat kembali bagaimana rapot merah orde lama dengan penderitaan rakyat karena dipaksa dengan ide NASAKOM serta tiga tuntutan rakyat akan pemerintahan yang tidak becus, merajalela komunis(hii.. ngeri kalo inget film 30S PKI); rapot merah dari Orde Baru dengan menumpuknya utang luar negeri dan penjualan beberapa aset negara yg berharga; masa reformasi dengan lepasnya Timor-Timor, kasus BLBI, kasus korupsi, kasus century dll capek nyebutnya 1/1.

Itulah enaknya jadi pengamat, bisa komentar seenaknya.. ihiiir.. tapi saya komentator yg bertanggung jawab kok. Solusi untuk Indonesia cuma ada satu jalan ga ada yg lain. Yaitu jalan kembali kepada jalan yang benar, kebenaran yang hakiki,

jalan apa itu? Kembali kepada syariat Allah dan pemerintahan Islam.

PT Telekomunikasi Indonesia akan tergadaikan

Aksi dari ribuan karyawan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk, kemarin. Mereka mulai terbangun kesadaran tentang kesalahan dari Pemerintah yang mempunyai inisiatif menjual BUMN telekomunikasi milik rakyat negeri ini. Mereka berunjuk rasa ke Kantor Kementerian BUMN dan Istana Merdeka mendesak pemerintah membatalkan rencana merger anak usaha Telkom, yakni Flexi, dengan Esia milik PT Bakrie Telecom Tbk. Basis argumentasi mereka jelas, merger tersebut mengakibatkan aset negara berpindah tangan ke swasta dan amat mungkin berpindah lagi ke tangan asing.

Selain itu, menurut mereka, penggabungan dua operator layanan berbasis code division multiple access (CDMA) itu riskan bagi Telkom. BUMN telekomunikasi itu berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp3 triliun per tahun. Bahkan, mengingat Bakrie Telecom masih terbelit utang dalam jumlah besar, sekitar Rp2,4 triliun, bukan tidak mungkin Telkom ikut menanggung sebagian beban utang tersebut.

Bukan kali ini saja–juga bukan sekadar oleh karyawan Telkom–desakan agar pemerintah membatalkan rencana merger Flexi-Esia digaungkan. Pengamat pasar modal Edwin Sebayang dan Yanuar Rizky, anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono, dan Pelaksana Harian Kepala Biro Humas dan Hukum Kepala Bagian Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Zaki Zein Badroen adalah mereka yang meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut.

Pengamat pasar modal meminta Telkom mewaspadai laporan keuangan Bakrie Telecom yang sarat utang. Dalam laporan keuangan Bakrie Telecom pada kuartal I 2010 tampak nilai kewajiban lancar perusahaan itu membengkak 83,33% menjadi Rp2,4 triliun.

Kewajiban itu termasuk pinjaman ke beberapa bank senilai Rp654,65 miliar yang harus dilunasi tahun ini. Satu di antaranya pinjaman dari Credit Suisse AG cabang Singapura senilai Rp410,17 miliar. Dari segi persaingan usaha, menurut KPPU, merger keduanya juga bisa memicu praktik monopoli. Pasalnya, kedua perusahaan telekomunikasi itu adalah penguasa pasar di segmen fixed wireless access (FWA).

Bila digabung, kedua perusahaan akan menguasai 80% pelanggan FWA. Saat ini Flexi memiliki sekitar 16,2 juta pelanggan dan Esia 11,1 juta.  Data-data tersebut secara kasatmata sudah mengingatkan justru merger Flexi-Esia bukanlah simbiosis mutualisme, melainkan malah simbiosis parasitisme dengan Telkom sebagai korbannya. Kalau kekhawatiran seperti ini masuk akal dan beralasan kuat, tidak ada pilihan lain kecuali selamatkan PT Telkom sebagai BUMN yang sehat.

Komentar : entah berapa BUMN lagi yang masih tersisa hingga kini. Dengan alasan banyolan spt transparansi tubuh BUMN, efisiensi dan alasan-alasan lain yang hanya dibuat untuk memuluskan liberalisasi di negeri ini, pemerintah menggadaikan BUMN rakyat demi seuprit uang.

referensi : (mediaindonesia.com, 17/12/2010)

BBM naik, solusi terakhir?

Keputusan politik yang diambil pemerintah dengan menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Dengan dalih sudah mengambil berbagai langkah dalam mengontrol APBN yang merugi, akhirnya pemerintah menaikkan BBM dengan sangat menyesal. Pertanyaannya ialah, apakah pemerintah sudah menembuh berbagai cara?

Padahal masih banyak cara yang bisa digunakan oleh Pemerintah tanpa harus mengorbankan rakyat. Pemerintah, misalnya, bisa mengenakan pajak yang sangat tinggi terhadap orang-orang kaya yang berpenghasilan lebih dari Rp 5 juta, atau mengenakan pajak tambahan terhadap rumah-rumah mewah para pejabat yang harganya di atas 500 juta, demikian juga yang mempunyai mobil mewah lebih dari satu. Apa susahnya membuat kebijakan seperti ini. Pemerintah juga bisa saja menunda pembayaran utang plus bunga (APBN 2008) yang jumlahnya 151,2 trilyun. Pemerintah juga bisa menyita harta koruptor yang jumlahnya lebih dari Rp 200 triliun. Pemerintah juga bisa mengambil alih tambang emas, perak, minyak dan batu baru yang sekarang dikuasai oleh asing. Karena semuanya adalah pemilikan umum yang merupakan hak rakyat, tapi sekarang lebih dari 80 persen dikuasai asing. Akan tetapi, kebijakan ini malah tidak diambil oleh Pemerintah.

Jelas dengan melambungnya harga sembako sebagai akibat kenakan BBM, maka jumlah penduduk Indonesia yang terkategorikan miskin akan bertambah banyak. Mengapa Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini? Tidak lain, demi mematuhi tekanan negara-negara imperialis melalui IMF, yang telah memaksa Pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi, termasuk migas. Seperti yang diungkap Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir kepada Tempo Interaktif (2/10/2005), kenaikan harga BBM tersebut hanyalah bagian dari target liberalisasi sektor migas yang akan melepas harga minyak domestik ke pasar dunia.  “Kenaikan ini hanya sebagian saja dari proses menuju liberalisasi tadi dan Pemerintah selangkah lagi dalam agenda tersebut,” kata Baswir. Ia juga memperkirakan, Pemerintah masih akan menaikkan harga BBM, karena harga yang sekarang pun masih di bawah harga pasar. Menurutnya, Pertamina sudah akan kehilangan izin PSO (public service obligation)-nya, dan akhirnya di sektor hilir migas akan masuk pengecer BBM lainnya di Indonesia seperti Exxon, Caltex, dan sebagainya.

Dengan dikuasainya sektor migas oleh perusahaan asing maka rakyat dipaksa membeli hasil sumber daya alam miliknya sendiri dengan harga yang mahal sekali. Sangat tidak logis, milik sendiri dibeli dengan harga yang sangat mahal. Padahal cost produksi BBM ditambah biaya distribusi ke hilir tidaklah sampai Rp. 1000.

Penguasaan kembali SDA(nasionalisasi) yang dikuasai asing adalah salah solusi konkret untuk menyetop kenaikan harga BBM di masa akan datang.

kenaikan harga bbm, dimana tanggung jawab pemerintah?

Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga yang abnormal. Contohnya minyak goreng di Pekan Baru sampai menembus 13 ribu/kg dengan harga sebelumnya 11 ribu/kg. Gula pasir dari harga Rp. 6800/kg menembus Rp. 7000/kg.(Waspada online). Begitu pula dengan harga telur, daging dan sembako lainnya.

Di balik itu.

Semua kenaikan bahan pokok tsb dipicu oleh pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah beberapa bulan yang lalu. Anehnya pencabutan subsidi BBM diputuskan sepihak oleh pemerintah tanpa memperhatikan aspirasi rakyat yang sejak awal tidak pernah setuju dengan pencabutan subsidi. Bagaimana dengan ribuan suara rakyat yang disampaikan melalui  parlemen/perwakilan mereka di pemerintahan, media massa, ataupun demonstrasi di jalanan seakan-akan bagaikan angin berlalu di hadapan pemerintah saat ini.

Pemerintah tidak berpihak pada kepentingan rakyat!

Itulah yang bisa kita rasakan di negeri Indonesia ini. Dengan dalih politik ” menggunakan rakyat harus mandiri, rakyat perlu dewasa,” ataupun dalih lainnya yang memojokkan rakyat sebagai yang bersalah di masalah harga BBM yang tinggi. Ya… pemerintah sekaran pandai berpolitik untuk meredakan amarah rakyat tetapi pemerintah tidak becus untuk mengurusi kepentingan rakyatnya. Pemerintah lebih senang untuk memuaskan kepentingan investor asing atau negara-negara asing yang menguras habs kekayaan Indonesia.

Bagaimana dengan pendapat sobat?