Ironi anggaran plesiran pemerintahan SBY

Plesiran dewanSewaktu pulang dari desa Babatan salah daerah di Kesamben Blitar, sesampainya di my sweet place(kenapa bukan home ? karena masih kontraktor hehe..) aku duduk di depan tabung monitor dan tertampilkan berita tentang dana plesiran pejabat yg melebihi dana anggaran belanja atau jaminan kesehatan masyarakat. Ini kutipannya:

Sebelumnya, pada sidang kabinet tanggal 07 Oktober 2010, SBY menyatakan akan mengeluarkan Inpres dan Perpres tentang penghematan anggaran khususnya belanja perjalanan pada APBN dan APBD mulai tahun 2011. Tapi anggaran belanja perjalanan pada RAPBN 2011 sebesar Rp 20,9 trilyun. Dan kini, APBN Perubahan (APBN P) untuk dana pelesiran atau kunjungan ke luar negeri mencapai Rp 24,5 triliun.Demikian disampaikan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Yuna Farhan dalam rilis diterima Tribunnews.com,Minggu (16/1/2011).

“Biaya perjalanan tahun 2011 hampir lima kali lipat anggaran JamKesMas 2011 sebesar Rp  5,6 triliun,” kritik Yuna Farhan.

Lebih ironis,  belanja fungsi kesehatan justru menurun, dari Rp 19,8 triliun pada APBNP 2010 menjadi hanya Rp 13,6 trilyun pada APBN 2011.

“Pantas saja, belanja perjalanan yang biasanya diuraikan pada nomenklatur belanja barang, pada dokumen Data Pokok APBN 2011, tidak lagi diuraikan (dicantumkan). Rupanya, untuk menghindari kritik publik atas membengkaknya belanja perjalanan, Pemerintah justru menutupi  belanja perjalanan ini,” jelas Yuna.

Menurut Yuna Farhan, belanja perjalanan adalah belanja yang terus membengkak setiap tahunnya. Pada APBN 2009 misalnya, alokasi belanja perjalanan Rp 2,9 trilyun, namun melonjak pada APBN-P 2009 menjadi Rp 12,7 triliyun. Bahkan membengkak menjadi Rp.15,2 trilyun pada realisasinya.

Hal yang sama terjadi di tahun 2010, pada APBN Pemerintah menetapkan Rp16,2 trilyun, namun pada APBN-P membengkak menjadi Rp.19,5 trilyun. (tribunnews.com, 16/1/2011)

GUBRAKK! Tapi ga kaget, memang dari awal pemerintahan yg ada di Indonesia ga pernah ada yang beres dan ga ada yang benar. Ingat kembali bagaimana rapot merah orde lama dengan penderitaan rakyat karena dipaksa dengan ide NASAKOM serta tiga tuntutan rakyat akan pemerintahan yang tidak becus, merajalela komunis(hii.. ngeri kalo inget film 30S PKI); rapot merah dari Orde Baru dengan menumpuknya utang luar negeri dan penjualan beberapa aset negara yg berharga; masa reformasi dengan lepasnya Timor-Timor, kasus BLBI, kasus korupsi, kasus century dll capek nyebutnya 1/1.

Itulah enaknya jadi pengamat, bisa komentar seenaknya.. ihiiir.. tapi saya komentator yg bertanggung jawab kok. Solusi untuk Indonesia cuma ada satu jalan ga ada yg lain. Yaitu jalan kembali kepada jalan yang benar, kebenaran yang hakiki,

jalan apa itu? Kembali kepada syariat Allah dan pemerintahan Islam.

Iklan

Politik pencitraan di Indonesia

Mengikuti perkembangan perpolitikan di Indonesia tanah air kita adalah kegiatan yang menyenangkan dan juga bisa sad activities. Betapa tidak.. bila kita tinjau bagaimana kelamnya sejarah perpolitikan Indonesia sejak “merdeka” ’45.

Dimulai dengan kesedihan umat Islam ketika perdebatan antara kaum nasionalis dan ulama yang endingnya adalah kemenangan bagi kaum nasionalis yakni penghapusan piagam Jakarta. Rakyat Indonesia kembali menangis ketika pergolakan kaum sosialis yang tergabung dalam PKI menculik para Jendral-Jendral kita. Dilanjutkan dengan tragedi-tragedi politik yang mengiris hati kita sebagai ummat di Indonesia, seperti TRITURA, Kediktatoran Rezim, kejadian Semanggi, sampai turunnya persiden kita ke-2 atas kemarahan rakyat yang menderita akibat krisis moneter imbas dari kepentingan Barat di Asia.

Sekarang kita terkejutkan dengan nuansa politik yang tidak menentu dan serba kepentingan golongan. Penyakit ini menjalar di lembaga-lembaga pemerintahan dan partai-partai politik beserta kiprah para kadernya di parlemen dan di luar. Korupsi yang semakin halus dan canggih di kalangan pejabat. Kita rasakan faktanya setiap hari, berita tentang kasus-kasus korupsi mengisi headline koran-koran lokal.  Seakan-akan korupsi adalah tradisi yang lumrah bagi pemilik amanah di lembaga perintahanan kita. Bentuk korupsi halusnya adalah bagaimana para dewan mengagendakan anggaran yang bersifat mubazir dan tidak masuk akal, seperti  kunjungan-kunjungan studi banding di luar negeri yang ujung-ujungnya sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan bagi mereka, atau anggaran pembelian laptop bagi para dewan. Padahal bila kita lihat gaji mereka, hmm..  luar biasa banyak!

Penerimaan anggota DPR terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rutin perbulan, rutin non perbulan dan sesekali.

Rutin perbulan meliputi :
Gaji pokok : Rp 15.510.000
Tunjangan listrik : Rp 5. 496.000
Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000
Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000
Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000
Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000
Total : Rp 46.100.000/bulan
Total Pertahun : Rp 554.000.000

Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.

Gaji ke-13 :Rp 16.400.000
Dana penyerapan ( reses) :Rp 31.500.000
Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika di total selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:

Dana intensif pembahasan rencangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan
Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU

Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir 1 milyar rupiah. Data tahun 2006 jumlah pertahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000.

Betapa banyak keputusan-keputusan pemerintah yang merugikan rakyat. Misal lepasnya BUMN dari tangan negara kepada pihak-pihak swasta asing, kenaikan BBM yang tidak rasional, impor barang sembako yang merugikan para petani, dll.

Akan tetapi semua kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat diatas dibungkus dengan pencitraan. Pencitraan yang membangun “image” atau istilahnya “brand” bahwa kebijakan tersebut wajar dan jalan terbaik bagi pemerintahan. Politik pencitraan tersebut tidak akan berhasil jika tidak melalui media massa untuk membius rakyat Indonesia. Media periklanan pun dioptimalkan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk membius rakyat, seperti kebiasaan iklan-iklan produk di media tulis dan televisi yang memang bertujuan profit oriented dan “sedikit menipu”.

Politik pencitraan inipun digunakan sebagai senjata ampuh oleh partai-partai peserta Pemilu 2009 untuk merebut hati rakyat. Para peserta pemilu ini mati-matian membangun citra mereka lewat media informasi melalui periklanan walaupun biaya yang dikeluarak milyaran rupiah. Tak pelak perusahan jasa periklanan pun “ketiban durian”  meraup untung yang lumayan dengan adanya kampanye Pemilu ini. Selaras dengan yang dikatakan Sekretaris Menko Polhukam Romulo Robert Simbolon :

“Pada satu sisi iklan-iklan seperti itu memang mendatangkan profit bagi media massa. Namun di sisi lain, bisa menjebak media massa mengingkari kewajiban pokoknya memenuhi hak masyarakat untuk tahu (public’s right to know),”

Kesedihan bagi kita adalah di titik lalainya partai-partai politik pada tugas pokoknya yaitu membina rakyat dengan pemikiran dan visi misi partai mereka. Para partai lebih memfokuskan diri pada membangun citra daripada membina rakyat dengan politik yang baik. Hal ini semakin menjatuhkan level pendidikan politik rakyat Indonesia.

Dari hasil Pemilu, yang saya ambil dari quickcount LS1 di Kompas.com :

1. Demokrat 20.48%
2. PDI Perjuangan 14.33 %
3. Golkar 13.95%
4. PKS 7.85%
5. PAN 5.72 %

Pemenang permilu diatas adalah partai-partai yang menguasai pandangan mata dan telinga rakyat dengan janji-janji lewat iklan mereka di tv, majalah, koran, dan radio. Rakyat memilih mereka karena terbius iklan daripada menilai secara subjektif kinerja para anggota partai ataupun visi misi partai. Bila tidak percaya.. tanyakanlah para para pemilih apakah mereka mengetahui visi dan misi partai yang mereka pilih. Maka sebagian besar mereka tidak mengetahuinya.

Kita tidak membutuhkan partai-partai politik yang hanya berpikiran merebut kekuasaan tanpa mempunyai pemikiran solutif dan revolutif bagi permasalahan Indonesia. Kita hanya berharap kepada semua partai-partai di Indonesia untuk merubah sikap mereka selama ini. Rubahlah dari dalam partai dengan melakukan pembinaan kader yang baik.

Oleh : winsolu.wordpress.com

sumber: http://www.kabarinews.com/article.cfm?articleID=32766 ; http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/22/20285895/media.jangan.tersandera.banjir.iklan.politik.

Monopoli harga minyak dunia

Harga minyak mentah dunia pernah menembus angka kritis, yakni US$100. Anehnya, harga minyak mentah dunia seolah-olah tanpa kendali sedikitpun. Padahal secara ilmu ekonomi, antara supply dan demand tidaklah mengalami perubahan yang signifikan. Lantas mengapa harga minyak mentah dunia begitu fluktuatif dan cenderung naik terus? Adakah rekayasa? Siapakah pemain sebenarnya? Benarkah AS merekayasa penentuan harga minyak dunia? Lalu apa motif di balik itu semua?

Jika dilihat secara mendalam, berfluktuasinya harga minyak dunia dan bahkan cenderung naik tanpa kontrol sama sekali sebenarnya tidak lepas dari keberadaan AS. Harga minyak dunia memang tidak bisa dilepaskan dari campur tangan AS. Dengan kata lain, gonjang-ganjing harga minyak mentah dunia sebenarnya tidak lebih dari ‘permainan’ AS dalam upayanya untuk ‘mengeruk’ keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingannya. Mengapa? Karena AS menguasai minyak dari hulu sampai hilir; bukan hanya perdagangannya saja, namun juga teknologi eksplorasi, produk derivatifnya, bahkan modal. Walhasil, kenaikan harga minyak dunia tanpa kontrol ini memang semuanya by design.

Motif AS melakukan ini semua adalah agar: Pertama, memukul pesaing ekonomi dan politiknya. Sebagaimana yang dirilis oleh NewsWeek bulan Desember  2007: (1) Situasi politik ekonomi AS sejak 2001-2007 hanya memberi keuntungan kepada UE, Jepang, RRC dan justru menjadi pemicu bagi bangkitnya perlawanan dari negara-negara musuh potensial AS seperti Venezuela, Brazil, Bolivia, Argentina, Rusia dan Iran. Negara tersebut bukan saja secara politik senantiasa ‘berseberangan’ dengan AS, tetapi juga merupakan produsen minyak besar di dunia. Jika negara-negara tersebut tumbuh ekonominya maka mereka menjadi permasalahan tersendiri bagi AS. Belum lagi Cina yang saat ini dalam pemakaian konsumsi BBM menempati nomor ke-2 terbesar. Jelas, Cina saat ini terus berkembang menjadi ‘negara adikuasa’. Kondisi ini tentu sangat tidak diinginkan oleh AS. Karena itu, dalam upayanya untuk ‘menghadang Cina’ AS merkasyasa kenaikan harga minyak dunia. (2) Adanya upaya Rusia menggeser Unipolar, yakni dunia yang senantiasa berporos pada AS semata menjadi multipolar, yakni tidak semata-mata ikut pada kepentingan AS saja. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam kasus atau rekayasa yang dilakukan oleh Rusia, di antaranya dalam kasus penempatan rudal di Polandia, pertemuan Kawasan Kaspia dan lainnya. Jelas ini mengancam eksistensi AS sebagai negara adikuasa satu-satunya setelah ‘tumbangnya’ Uni Soviet. AS tidak mau kehilangan ‘pengaruhnya’ di mata negara-negara kecil di dunia. (3) Biaya Perang Irak yang begitu besar yang harus ditanggung oleh APBN AS. Hingga saat ini Perang Irak bukannya menunjukkan tanda-tanda selesainya ‘misi’, namun justru muncul ‘frustasi’ akibat semakin berlarut-larutnya permasalahan yang ada. Jelas ini membutuhkan back up dana yang cukup besar. Belum lagi adanya bencana alam yang menerjang dalam negeri AS, seperti Badai Katrina. Tanggungan biaya akibat bencana alam mini hanya tersedia US$ 116 miliar dari total kebutuhan US$ 150 miliar. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya defisit perdagangan dengan RRC hingga mencapai (US$ 298 miliar).

Kedua, upaya perbaikan kampanye politik perang Bush. Sebagaimana yang dilansir oleh The Economist, 30 June 2007, hingga tahun 2007 belanja AS untuk kebutuhan militer tetap menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan sektor lainnya, bahkan kecenderungannya semakin naik; yakni 45,7% dari total belanja pertahanan, setelah pengelolaan minyak dan industri IT (knowledge base economy). Anggaran belanja militer yang membengkak ini merupakan akibat kampanye Bush ‘perang melawan terorisme’. Ini menyebabkan anggaran belanja negara mengalami kondisi yang timpang dan tidak sehat. Anggaran tersedot habis untuk membiayai ‘proyek perang’ Bush. Dari sinilah diperlukan fresh money yang bisa digunakan untuk memperkuat pondasi ekonomi. Tegasnya, harus ada upaya perbaikan (baca: timbal balik keuntungan) akibat ‘kampanye politik’ ini.

Akibat yang terjadi terhadap rakyat Indonesia.

Dengan melambungnya harga minyak akhir-akhir ini menyebabkan membengkaknya anggaran APBN. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah menaikkan harga BBM atau dengan kata lain mencabut subsidi rakyat.

Diperkirakan dengan kenaikan harga BBM sebesar 30 persen berpotensi mengakibatkan orang miskin bertambah sebesar 8,55 persen atau sekitar 15,68 juta jiwa.Data Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah orang miskin se-Indonesia adalah 16,85 persen dari total populasi atau sekitar 36,8 juta jiwa.

Referensi: HTI online.

Politik dalam Pilkada meresahkan rakyat?

Kalau kita hitung-hitung, indonesia sudah berapa kali melakukan pemilu demokratis? Mungkin dengan umur Indonesia 55tahun lebih kita bagikan angka 5 standar interval pelaksanaan pemilu demokratis, maka sudah 11 kali pemilu. Sekarang rakyat berada pada posisi serba bingung dan dimanfaatkan pihak yang berkepentingan dalam politik dengan pelaksanaan pilkada.

Pilkada memang bisa diharapkan memunculkan pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan dan aspirasi rakyat di wilayahnya. Tetapi pilkada akhir-akhir ini semakin membuat rakyat serba salahdan resah dalam berpolitik, kenapa? Dengan pilkada, rakyat dihadapkan pada persaingan di dimensi lokal dan horizontal. Misal persaingan tidak sehat antar kubu partai yang menjalonkan seorang wakil, persaingan antar golongan dan kepentingan. Sehingga mendorong rakyat untuk lebih bersikap berdiam diri atau pasrah dengan fenomena ini.

Sebagai contoh pada Pilkada Jawa Barat baru-baru ini. Sebagaimana yang dilaporkan oleh KPUD Jabar bahwa total pemilih berjumlah 28 juta orang. Hade memperoleh 7.3 suara (40.5%), Aman sebanyak 6.2 juta suara (34.5%), dan Da’i meraup 4.5 juta suara (25.0%). Berarti ada sekitar 10 juta orang tidak mengunakan hak pilihnya atau golput. Apabila persentase tersebut dihitung berdasarkan total pemilih (28 juta), maka golput 35.7 persen, Hade 26.0 persen, Aman 22.2 persen, dan Da’i 16.0 persen.

Ketidakikutan rakyat dalam pemilu menunjukkan bahwa semakin kuatnya kesadaran rakyat bahwa dengan berganti-ganti pemimpin tidak akan membawa perbaikan selama sistem perpolitikan yang di Indonesia ini rusak, penuh KKN, dan berpihak kepada kepentingan suatu golongan semata.

Konsep politik yang salah selama ini dipakai oleh para politikus Indonesia, mereka menganggap politik itu hanya berhubungan dengan kekuasaan. Sehingga dengan harapan menguasai punuk kekuasaan, mereka mampu mengubah kondisi rakyat.

Berpolitik yang benar ialah menekankan pada aktivitas mengabdi kepada kepentingan rakyat/masyarakat, bukan pada kekuasaan. Dengan cara membangun pemikiran di tengah-tengah masyarakat yang mampu menyadarkan dan membawa kebangkitan bagi bangsa. Pemikiran tsb adalah ideologi yang benar. Dengan bertumpu kepada ideologi maka seluruh bangunan pemerintahan akan mempunyai corak yang khas sesuai dengan konsep ideologi yang dipakai.

Indonesia sekarang lebih condong kepada sisrem ideologi demokrasi liberal ala amerika, ideologi yang mengutamakan kepentingan elit penguasa/pengusaha. Tidak salah jika rakyat terus dirugikan demi membela kepentingan pemodal asing atau dalam negeri. Misal kasus lumpur LAPINDO, dimana penduduk sekitar lapindo tidak kuasa menuntut haknya kepada pemerintah yang lebih menganakemaskan perusahaan milik pengusaha terkaya di Indonesia dibandingkan rakyatnya.

kenaikan harga bbm, dimana tanggung jawab pemerintah?

Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga yang abnormal. Contohnya minyak goreng di Pekan Baru sampai menembus 13 ribu/kg dengan harga sebelumnya 11 ribu/kg. Gula pasir dari harga Rp. 6800/kg menembus Rp. 7000/kg.(Waspada online). Begitu pula dengan harga telur, daging dan sembako lainnya.

Di balik itu.

Semua kenaikan bahan pokok tsb dipicu oleh pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah beberapa bulan yang lalu. Anehnya pencabutan subsidi BBM diputuskan sepihak oleh pemerintah tanpa memperhatikan aspirasi rakyat yang sejak awal tidak pernah setuju dengan pencabutan subsidi. Bagaimana dengan ribuan suara rakyat yang disampaikan melalui  parlemen/perwakilan mereka di pemerintahan, media massa, ataupun demonstrasi di jalanan seakan-akan bagaikan angin berlalu di hadapan pemerintah saat ini.

Pemerintah tidak berpihak pada kepentingan rakyat!

Itulah yang bisa kita rasakan di negeri Indonesia ini. Dengan dalih politik ” menggunakan rakyat harus mandiri, rakyat perlu dewasa,” ataupun dalih lainnya yang memojokkan rakyat sebagai yang bersalah di masalah harga BBM yang tinggi. Ya… pemerintah sekaran pandai berpolitik untuk meredakan amarah rakyat tetapi pemerintah tidak becus untuk mengurusi kepentingan rakyatnya. Pemerintah lebih senang untuk memuaskan kepentingan investor asing atau negara-negara asing yang menguras habs kekayaan Indonesia.

Bagaimana dengan pendapat sobat?