PT Telekomunikasi Indonesia akan tergadaikan

Aksi dari ribuan karyawan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk, kemarin. Mereka mulai terbangun kesadaran tentang kesalahan dari Pemerintah yang mempunyai inisiatif menjual BUMN telekomunikasi milik rakyat negeri ini. Mereka berunjuk rasa ke Kantor Kementerian BUMN dan Istana Merdeka mendesak pemerintah membatalkan rencana merger anak usaha Telkom, yakni Flexi, dengan Esia milik PT Bakrie Telecom Tbk. Basis argumentasi mereka jelas, merger tersebut mengakibatkan aset negara berpindah tangan ke swasta dan amat mungkin berpindah lagi ke tangan asing.

Selain itu, menurut mereka, penggabungan dua operator layanan berbasis code division multiple access (CDMA) itu riskan bagi Telkom. BUMN telekomunikasi itu berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp3 triliun per tahun. Bahkan, mengingat Bakrie Telecom masih terbelit utang dalam jumlah besar, sekitar Rp2,4 triliun, bukan tidak mungkin Telkom ikut menanggung sebagian beban utang tersebut.

Bukan kali ini saja–juga bukan sekadar oleh karyawan Telkom–desakan agar pemerintah membatalkan rencana merger Flexi-Esia digaungkan. Pengamat pasar modal Edwin Sebayang dan Yanuar Rizky, anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono, dan Pelaksana Harian Kepala Biro Humas dan Hukum Kepala Bagian Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Zaki Zein Badroen adalah mereka yang meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut.

Pengamat pasar modal meminta Telkom mewaspadai laporan keuangan Bakrie Telecom yang sarat utang. Dalam laporan keuangan Bakrie Telecom pada kuartal I 2010 tampak nilai kewajiban lancar perusahaan itu membengkak 83,33% menjadi Rp2,4 triliun.

Kewajiban itu termasuk pinjaman ke beberapa bank senilai Rp654,65 miliar yang harus dilunasi tahun ini. Satu di antaranya pinjaman dari Credit Suisse AG cabang Singapura senilai Rp410,17 miliar. Dari segi persaingan usaha, menurut KPPU, merger keduanya juga bisa memicu praktik monopoli. Pasalnya, kedua perusahaan telekomunikasi itu adalah penguasa pasar di segmen fixed wireless access (FWA).

Bila digabung, kedua perusahaan akan menguasai 80% pelanggan FWA. Saat ini Flexi memiliki sekitar 16,2 juta pelanggan dan Esia 11,1 juta.  Data-data tersebut secara kasatmata sudah mengingatkan justru merger Flexi-Esia bukanlah simbiosis mutualisme, melainkan malah simbiosis parasitisme dengan Telkom sebagai korbannya. Kalau kekhawatiran seperti ini masuk akal dan beralasan kuat, tidak ada pilihan lain kecuali selamatkan PT Telkom sebagai BUMN yang sehat.

Komentar : entah berapa BUMN lagi yang masih tersisa hingga kini. Dengan alasan banyolan spt transparansi tubuh BUMN, efisiensi dan alasan-alasan lain yang hanya dibuat untuk memuluskan liberalisasi di negeri ini, pemerintah menggadaikan BUMN rakyat demi seuprit uang.

referensi : (mediaindonesia.com, 17/12/2010)

Iklan

Ancaman Kapitalisasi dan Liberalisasi Pendidikan Sangat Jelas Pada Pengesahan UU BHP

Pada tanggal 17 desember Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan disahkan oleh DPR, beragam aksi protes dari kalangan mahasiswa terjadi setelah UU BHP disahkan. Sekitar 30 mahasiswa Universitas Indonesia dikeluarkan secara paksa dari ruangan sidang paripurna, saat rapat pandangan terakhir fraksi yang membahas Badan Hukum Pendidikan, Rabu (17/12/2008). Mereka berpandangan UU BHP mengkhawatirkan, undang-undang baru ini akan membuat biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terakses oleh seluruh lapisan masyarakat. mereka pun berpandangan RUU BHP bertentangan dengan UUD karena di BHP disebutkan masyarakat ikut menanggung biaya pendidikan. Padahal, pendidikan seharusnya ditanggung pemerintah. Mereka mengkhawatirkan biaya pendidikan lebih mahal dan UU lebih kejam dari pada bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Aksi unjuk rasa tentang penolakan UU BHP ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Surabaya, Puluhan mahasiswa BEM ITS mengelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Surabaya, (liputan6.com)

Di Yogya 50 mahasiswa UGM yang diwakili tiga elemen mahasiswa dari Fakultas Hukum, Psikologi dan MIPA menggelar aksi penolakan yang bertepatan dengan acara peringatan Dies Natalis ke-59 UGM (http://beritasore.com/)

Puluhan Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP) dari BEM Universitas Brawijaya menggelar aksi menolak pengesahan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh DPR RI pada 17 Desember 2008 lalu. (surabaya.detik.com)

Kekhawatiran mahasiswa yang menentang Pengesahan UU BHP tersebut dikarenakan ada beberapa pasal yang ditengarai dapat menjadikan Pendidikan hanya dijadikan sebagai barang komoditas. Mereka juga berpandangan UU BHP akan membuat biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terakses oleh seluruh lapisan masyarakat, mereka pun berpandangan RUU BHP bertentangan dengan UUD karena di BHP disebutkan masyarakat ikut menanggung biaya pendidikan. Padahal, pendidikan seharusnya ditanggung pemerintah. Mereka mengkhawatirkan biaya pendidikan lebih mahal dan UU lebih kejam dari pada bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). (ugm.ac.id)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Dr Siti Fadilah Supari dalam pembukaan Munas Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) di Auditorium Fakultas Kedokteran UGM. Secara lantang Menkes mengatakan UU BHP justru hanya akan mempersiapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa kuli. “Setelah lulus SMK misalnya terus hanya cari kerja, maka kita hanya akan menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa seperti diungkapkan Bung Karno dahulu kala,” ujar Siti Fadilah Supari dalam pidatonya. Baca lebih lanjut