Ancaman Kapitalisasi dan Liberalisasi Pendidikan Sangat Jelas Pada Pengesahan UU BHP

Pada tanggal 17 desember Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan disahkan oleh DPR, beragam aksi protes dari kalangan mahasiswa terjadi setelah UU BHP disahkan. Sekitar 30 mahasiswa Universitas Indonesia dikeluarkan secara paksa dari ruangan sidang paripurna, saat rapat pandangan terakhir fraksi yang membahas Badan Hukum Pendidikan, Rabu (17/12/2008). Mereka berpandangan UU BHP mengkhawatirkan, undang-undang baru ini akan membuat biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terakses oleh seluruh lapisan masyarakat. mereka pun berpandangan RUU BHP bertentangan dengan UUD karena di BHP disebutkan masyarakat ikut menanggung biaya pendidikan. Padahal, pendidikan seharusnya ditanggung pemerintah. Mereka mengkhawatirkan biaya pendidikan lebih mahal dan UU lebih kejam dari pada bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Aksi unjuk rasa tentang penolakan UU BHP ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Surabaya, Puluhan mahasiswa BEM ITS mengelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Surabaya, (liputan6.com)

Di Yogya 50 mahasiswa UGM yang diwakili tiga elemen mahasiswa dari Fakultas Hukum, Psikologi dan MIPA menggelar aksi penolakan yang bertepatan dengan acara peringatan Dies Natalis ke-59 UGM (http://beritasore.com/)

Puluhan Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP) dari BEM Universitas Brawijaya menggelar aksi menolak pengesahan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh DPR RI pada 17 Desember 2008 lalu. (surabaya.detik.com)

Kekhawatiran mahasiswa yang menentang Pengesahan UU BHP tersebut dikarenakan ada beberapa pasal yang ditengarai dapat menjadikan Pendidikan hanya dijadikan sebagai barang komoditas. Mereka juga berpandangan UU BHP akan membuat biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terakses oleh seluruh lapisan masyarakat, mereka pun berpandangan RUU BHP bertentangan dengan UUD karena di BHP disebutkan masyarakat ikut menanggung biaya pendidikan. Padahal, pendidikan seharusnya ditanggung pemerintah. Mereka mengkhawatirkan biaya pendidikan lebih mahal dan UU lebih kejam dari pada bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). (ugm.ac.id)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Dr Siti Fadilah Supari dalam pembukaan Munas Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) di Auditorium Fakultas Kedokteran UGM. Secara lantang Menkes mengatakan UU BHP justru hanya akan mempersiapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa kuli. “Setelah lulus SMK misalnya terus hanya cari kerja, maka kita hanya akan menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa seperti diungkapkan Bung Karno dahulu kala,” ujar Siti Fadilah Supari dalam pidatonya.

Penolakan tentang pengesahan RUU BHP ini juga keluar dari berbagai praktisi pendidikan dan tokoh, yang dicetak di beberapa media massa misalnya:

kompas.com berkata :

“””Prof HAR Tilaar mengatakan, secara teknis, tentu saja pemerintah mempunyai alasan untuk merumuskan RUU BHP, tetapi dalam konteks kehidupan berbangsa tidak benar. Aturan itu bisa saja bagus di atas kertas, tetapi siapa yang akan mengontrol diterapkannya porsi SPP itu? “Kita bisa melihat perguruan tinggi yang telah menjadi Badan Hukum Milik Negara kemudian memungut biaya besar dari masyarakat. Tanpa menghilangkan makna BHP bagi pemerintah, kita bisa katakan bahwa ada hal yang lebih penting yang harus dipikirkan oleh pemerintah,” ujarnya.”””

radar-bogorterlulis :

“Penolakan Mendiknas itu sekaligus memperpanjang daftar unsur pelaku dunia pendidikan yang menolak RUU tersebut. Selama ini draf RUU BHP juga ditolak kalangan pendidik, pengamat pendidikan, dan aktivis antikorupsi. Alasannya, isinya tidak memihak kepentingan mahasiswa dan pendidikan murah bagi rakyat. RUU BHP juga akan melebarkan jalan bagi liberalisasi pendidikan di Indonesia.”

Apabila Kita Cermati Ada Beberapa Poin-Poin Penting dalam UU BHP

Bab VI Pendanaan

Pasal 41
4. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (sepertiga) biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah.
5. Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit 1/2 (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

(7) Peserta didik dapat ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan

sesuai dengan kemampuannya, orang tua, atau pihak yang bertanggung

jawab membiayai.

(8) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat

yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan

pendidikan menengah atau pendidikan tinggi pada BHPP atau BHPPD

sebanyak-banyaknya satu per tiga dari seluruh biaya operasional.

Pasal 42
1. Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio.
3. Investasi itu tidak melampaui 10 persen dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan.

Pasal 43
1. Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan.

Pasal 46
1. Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima WNI yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.
2. Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik WNI yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20 persen dari jumlah seluruh peserta didik. (Republika Online, 19/12/08)

Telaah atas RUU BHP
Ada ketidakjelasan dalam merumuskan istilah otonomi dan kemandirian pendidikan. Di satu sisi, sumber pendanaan disebutkan sebesar 2/3 berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi lain, pihak institusi pendidikan masih diberikan keleluasaan untuk memperoleh sumber pendanaan lain seperti sumbangan pendidikan, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan penerimaan lain yang sah (Bab V – Pendanaan, Pasal 37, Ayat 1). Pertanyaannya, jika dimisalkan sumber pendanaan lain bisa terakumulasi sebesar separuh dari besarnya total biaya operasional pendidikan, bagaimana rumusan untuk menentukan 2/3 pendanaan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan 1/3 yang ditanggung oleh anak didik?

Bisa saja pihak pengelola pendidikan akan mengelola hasil pendanaan lain-lain sebesar 35 (berdasarkan ilustrasi Gambar 1) untuk keperluan pembangunan ataupun pengembangan infrastruktur pendidikan. Sekalipun demikian, perumusannya akan lebih cenderung tidak menguntungkan anak didik secara ekonomi. Sekalipun disebutkan kata nirlaba, akan tetapi tetap tidak bisa mengabaikan apabila dalam pelaksanaannya nanti cenderung untuk orientasi memberikan keuntungan (benefit) kepada pihak pengelola pendidikan.

Dalam RUU BHP juga tidak diperjelas mengenai pengertian biaya operasional pendidikan. Apakah yang dimaksudkan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan untuk per anak didik atau akumulasi dari keseluruhan biaya penyelenggaraan institusi pendidikan? Perlu diketahui, apabila pihak institusi pendidikan membayar cicilan utang, maka cicilan utang tadi sesungguhnya adalah bagian dari biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Misal saja cicilan utang untuk pembangunan infrastruktur pendidikan seperti bangunan, lab, perpustakaan, dan perbaikan sarana. Apabila mengikuti kaidah yang berlaku dalam akuntansi, biaya operasional tersusun dari berbagai macam komponen yang penulisannya dalam laporan keuangan dipisahkan berdasarkan aturan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kaidah dalam penyusunan laporan keuangan tidak seperti menyebutkan besarnya biaya operasional, akan tetapi mengikuti penyusunan kaidah laporan keuangan konsolidasi. Jika yang dimaksudkan biaya operasional pendidikan adalah biaya operasional pada laporan keuangan konsolidasi, maka pengawasannya akan semakin sulit. Lalu siapa yang selanjutnya akan mengawasi angka 1/3 atau 2/3?

Ketika dana pendidikan dari pemerintah minim (tidak sampai 2/3) maka jalan satu-satunya adalah berusaha mencari pinjaman asing (dari Bank Dunia dan ADB). Pinjaman tersebut akhirnya menjadi keran bagi asing untuk melakukan liberalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia

Angka 20% dari jumlah populasi anak didik yang mendapatkan beasiswa juga tidak jelas. Apakah angka 20% tadi sudah dipertimbangkan memenuhi asas keberpihakan kepada mereka yang lemah (option for the poor)? Ataukah angka 20% hanyalah untuk melengkapi (tambal sulam) keseluruhan penyusunan RUU BHP?

Pasal 33 ayat 2 tentang tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan tinggi salah satunya adalah menyusun dan menetapkan kebijakan akademik bersama dengan organ representasi pendidik. Pada penjelasan RUU BHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan akademik antara lain meliputi kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran.

Terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi dari hal tersebut. Salah satunya adalah sejauh manakah kewenangan organ pengelola pendidikan dan organ representasi pendidik dalam menetapkan kebijakan akademik termasuk kurikulum? Apakah kurikulum tesebut benar-benar bebas disusun sesuai dengan kebutuhan dan keinginan organ tersebut, ataukan ada koridor-koridor dasar yang ditentukan Pemerintah dalam menetapkan kurikulum? Misalnya pada pasal 19 ayat 2 dan 3, bagaimana dampak dari 2/3 pemegang kebijakan justru di luar dari kalangan akademisi yang memahami secara detail dan mendasar mengenai keberjalanan sebuah proses pendidikan?

Akar Masalah: Hilangnya Peran Negara

Pengesahan UU BHP mengarah pada upaya liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan nasional. Pemerintah secara bertahap berupaya meminimalkan tanggung jawabnya dalam pembiayaan pendidikan melalui APBN. Sejak tahun 2000 Pemerintah telah menggulirkan konsep BHMN yang sudah dijalankan oleh tujuh PTN (UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPI dan Unair). Dalam BHMN, Pemerintah masih bertanggung jawab walaupun BHMN diberi otonomi sendiri. Namun, ketika BHMN berpindah status menjadi BHP, maka Pemerintah otomatis menyerahkan tanggung jawab pengelolaan universitas sepenuhnya kepada pihak pengelola pendidikan dan masyarakat, termasuk pembiayaannya. Padahal, dengan status BHMN saja, PTN rata-rata menaikkan beban biaya pendidikan yang sangat tinggi bagi para mahasiswanya, apalagi sekarang setelah UU BHP disyahkan oleh DPR .

Mengapa Pemerintah meminimalkan perannya—bahkan cenderung melepaskan tanggung jawabnya—dalam pembiayaan pendidikan?

Pertama: karena Pemerintah menggunakan paradigma Kapitalisme dalam mengurusi kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, termasuk pendidikan. Ideologi Kapitalisme memandang bahwa pengurusan rakyat oleh Pemerintah berbasis pada sistem pasar (market based system). Artinya, Pemerintah hanya menjamin berjalannya sistem pasar itu, bukan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam pendidikan, Pemerintah hanya menjamin ketersediaan sekolah/PT bagi masyarakat; tidak peduli apakah biaya pendidikannya terjangkau atau tidak oleh masyarakat. Pemerintah akan memberikan izin kepada siapapun untuk mendirikan sekolah/PT termasuk para investor asing. Anggota masyarakat yang mampu dapat memilih sekolah berkualitas dengan biaya mahal. Yang kurang mampu bisa memilih sekolah yang lebih murah dengan kualitas yang lebih rendah. Yang tidak mampu dipersilakan untuk tidak bersekolah.

Kedua: Dana APBN tidak mencukupi untuk pembiayaan pelayanan pendidikan. Pasalnya, sebagian besar pos pengeluaran dalam APBN adalah untuk membayar utang dan bunganya. Dalam APBN 2007, misalnya, anggaran untuk sektor pendidikan hanya sebesar Rp 90,10 triliun atau 11,8 persen dari total nilai anggaran Rp 763,6 triliun. (Tempointeraktif.com, 8/1/2007). Sebaliknya, untuk membayar utang pokok dan bunga utang mencapai 30 persen lebih dari total APBN. Kenyataan ini antara lain karena negara-negara pemberi utang mendorong negara-negara pengutang seperti Indonesia meminimalkan perannya dalam menyediakan pelayanan publik yang membutuhkan dana besar, seperti pendidikan. Pencabutan pembiayaan di sektor pelayanan publik termasuk pendidikan ini untuk memudahkan negara-negara pengutang membayar utangnya dengan lancar. Pengurangan subsidi ini telah menjadi syarat pemberian utang oleh Bank Dunia dengan skema SAP (Structural Adjustment Project). Pada saat yang sama, kekayaan alam di negeri ini—yang seharusnya menjadi sumber utama pemasukan negara—justru ’dipersembahkan’ kepada penjajah asing seperti ExxonMobil, Freeport, Unocal, Caltex, Shell, dan sebagainya.

Dampak Hilangnya Peran Pemerintah dalam Pendidikan

Agenda utama ekonomi Kapitalisme global adalah menguasai (baca: menjajah) negara-negara Dunia Ketiga yang notabene adalah negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. Hilangnya peran negara dalam pendidikan ini tidak terlepas dari agenda Kapitalisme global. Dampak buruknya antara lain adalah: Pertama, terjadinya ’lingkaran setan’ kemiskinan. Tidak terjangkaunya biaya pendidikan akan menyebabkan banyaknya generasi umat yang tidak gagal mengembangkan potensi dirinya sehingga mereka tetap dalam kondisi miskin dan bodoh. Selain itu, masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial-ekonomi. Pendidikan berkualitas hanya bisa dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Mereka dengan pendapatan menengah ke bawah akan putus sekolah di tingkat SD, SMP, atau paling tinggi SMU. Padahal sekolah dapat menjadi pintu perbaikan kompetensi masyarakat agar mereka mampu merancang perbaikan taraf hidupnya.

Kedua, langgengnya penjajahan Kapitalisme di Indonesia. Sebagaimana diketahui, kunci utama untuk keluar dari penjajahan dan menuju kebangkitan adalah peningkatan taraf berpikir umat. Pendidikan merupakan unsur penting dalam peningkatan taraf berpikir umat tersebut. Sumberdaya alam (SDA) yang melimpah di suatu negara menjadi tidak berfungsi optimal manakala tidak didukung dengan SDM yang terdidik. Kondisi SDA Indonesia saat ini mulai menciut. Jika ditambah dengan SDM yang tidak terdidik maka nasib Indonesia akan semakin tenggelam dalam cengkeraman negara-negara kapitalis dalam rentang waktu yang sangat panjang.

Ketiga, Liberalisasi Pendidikan

Liberalisasi pendidikan yang konspiratif membawa dampak negatif. Di antaranya

Dampak ideologis : semakin kuatnya hegemoni idelogi kapitalisme-sekuler.

Hal ini akan diperkirakan terjadi, karena pada dasarnya pendidikan bukanlah sekedar tranfer pengentahuan, melainkan juga transfer nilai-nilai atau keyakinan (doktrin). Sebagaimana pesantren melestarikan doktrin Islam seperti syariah, jihad, dan Khilafah, pendidikan tinggi yang mengalami liberalisasi juga akan membawa serta melestarikan doktrin-doktrin khasnya, yaitu nilai-nilai kapitalisme-sekuler, seperti kebebasan, demokrasi, HAM, dan sebagainya. Khususnya ini akan terjadi pada bidang keilmuan sosial / humaniora. Program yang sering digunakan untuk menanamkan ideologi kufur ini adalah pertukaran pelajar/mahasiswa atau pemberian beasiswa. Joseph S. Nye dalam Soft Power (2004) mengutip mantan Menlu AS Collin Powell, bahwa program beasiswa akan membuat para alumni AS menjadi “diplomat” AS di kelak kemudian hari.


Pendidikan Wajib Murah

Dalam Islam, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah) peserta didik serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebagaimana kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah, kesehatan, dan sebagainya. Program wajib belajar berlaku atas seluruh rakyat pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menjamin pendidikan bagi seluruh warga dengan murah/gratis. Negara juga harus memberikan kesempatan kepada warganya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara murah/gratis dengan fasilitas sebaik mungkin (An Nabhani, Ad-Dawlah al-Islâmiyyah, hlm. 283-284).

Konsep pendidikan murah/gratis ini telah diterapkan oleh Khilafah Islam selama kurang lebih 1400 tahun, yaitu sejak Daulah didirikan di Madinah oleh Rasulullah saw. hingga Khilafah Ustmaniyah di Turki diruntuhkan oleh imperialis kafir pada tahun 1924 M. Selama kurun itu pendidikan Islam telah mampu mencetak SDM unggul yang bertaraf internasional dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah Imam Malik bin Anas (w. 798), Imam Syafii (w. 820), Imam Ahmad bin Hanbal (w. 855), dan Imam Bukhari (w. 870) sebagai ahli al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah; Jabir bin Hayyan (w. 721) sebagai ahli kimia termasyhur; al-Khawarizmi (w. 780) sebagai ahli matematika dan astronomi; al-Battani (w. 858) sebagai ahli astronomi dan matematika; ar-Razi (w. 884) sebagai pakar kedokteran, ophtalmologi, dan kimia; Tsabit bin Qurrah (w. 908) sebagai ahli kedokteran dan teknik; Ibnu al-Bairar (al-Nabati) sebagai ahli pertanian khususnya botani, dan masih banyak lagi.

Dalam sistem Islam, hubungan Pemerintah dengan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab. Penguasa Islam, Khalifah, bertanggung jawab penuh dalam memelihara urusan rakyatnya. Setiap warga negara harus dijamin pemenuhan kebutuhan dasarnya oleh negara, termasuk dalam pendidikan. Hal ini disandarkan pada sabda Rasulullah saw.:

اَلإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهِ

Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Darimana Khalifah mendapatkan sumber dana untuk menjalankan pendidikan gratis dan bermutu?

Sumber dana untuk pendidikan bisa diambil dari hasil-hasil kekayaan alam milik rakyat. Dalam pandangan syariah Islam, air (kekayaan sungai, laut), padang rumput (hutan), migas, dan barang tambang yang jumlahnya sangat banyak adalah milik umum/rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim bersekutu dalam tiga hal: air, hutan dan energi. (HR Ibn Majah).

Khalifah bertugas untuk memenej pengeloaan sumberdaya alam tersebut dan mendistribusikannya kepada rakyat, misalnya untuk pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, dan sebagainya. Semua ini hanya mungkin terjadi jika sistem ekonomi Islam diterapkan oleh negara, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam milik rakyat.

Sesungguhnya negeri ini tidak akan bisa keluar dari berbagai krisis yang membelenggu, kecuali jika syariah Islam diterapkan secara kâffah baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan sebagainya. Sungguh, hanya dengan syariah Islam dalam institusi Khilafah sajalah kita bisa meraih kemuliaan hidup di dunia dan akhirat.

Kemuliaan itu hanyalah milik Allah, Rasul dan orang-orang Mukmin. Namun, orang-orang munafik itu tidak akan mengetahuinya. (QS al-Munafiqun [63]: 8).[]

By: ahmad wiyoto S. Pd.

Satu Tanggapan

  1. maka dari itu mari kita perjuangkan syri’ah dan khilafah untuk diterapkan agar biaya pendidikan gratis untuk seluruh ummat, baik untuk muslim maupun non muslim!!

    ..::desainer peradaban dunia::..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: